Sebagai bahan refensi dalam menunjang Proses Kegiatan Belajar Mengajar Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SMP/MTs, berikut adalah daftar kumpulan Produk Hukum yang dapat di download. Idealnya kumpulan produk hukum ini di bukukan dan diperbanyak, sehingga memudahkan siswa dan guru dalam proses KBM, karena tidak semua Guru/ siswa memiliki akses Internet. namun demikian kami berharap kehadiran kumpulan produk hukum ini setidaknya dapat memudahkan guru/siswa dalam mencari referensi yang dibutuhkan.
Sebagian File tersedia dalam format PDF, bagi yang belum memiliki tool untuk membuka file tersebut, silahkan download disini
Sebagian File tersedia dalam format PDF, bagi yang belum memiliki tool untuk membuka file tersebut, silahkan download disini
UNDANG-UNDANG DASAR 1945
- Naskah Asli UUD 1945
- Konstitusi RIS
- Undang-Undang Dasar Sementara
- Amandemen I : UUD 1945
- Amandemen II : UUD 1945
- Amandemen III : UUD 1945
- Amandemen IV : UUD 1945
- UUD 1945 ( Hasil Amandemen I s/d IV )
DEKRET PRESIDEN 5 JULI 1959
KELAS VII
- UU No. 5 tahun 1998 Tentang : Pengesahan Convntions Againts Torture and Other ruel, Inhuman or Degarding Treatment or Punishment ( Konvensi penentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam; tidak manusiawi atau merendahkan martabat Manusia)
- UU No. 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia
- TAP MPR RI NO. XVII/MPR/1998 Tentang : Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia
- UU No. 9 Tahun 1998 Tentang : Kemerdekaan mengemukakan Pendapat du mika Umum
- UU No. 36 tahun 1999 Tentang : Telekomunikasi
- UU No. 32 Tahun 2002 Tentang : Penyiaran
- UU No.. 10 TAHUN 2004 Tentang : Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
KELAS VIII
- INPRES No. 12 Tahun 1968 Tentang : Penegasan Rumusan Pancasila yang benar dan sah ( yang berarti Pancasila ditegaskan sebagai Dasar negara dan Ideologi Negara)
- TAP MPR RI NO. XVIII/MPR/1998 Tentang : pencabutan PAT PR NO. II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ( Eka Prasetya Pancakarsa )
- UU No. 28 Tahun 1999 Tentang : Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- TAP MPR RI NO. XI/MPR/1998 Tentang : Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- UU No. 31 Tahun 1999 Tentang : Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
KELAS IX
- TAP MPR RI NO. VI/MPR/2000 Tentang : Pemisahan TNI dan Polri
- TAP MPR RI NO. VII/MPR/2000 Tentang : Peran TNI dan Polri
- UU No. 2 Tahun 2002 Tentang : Kepolisian Negara RI
- UU No. 3 Tahun 2002 Tentang : Pertahanan Negara
- UU No. 31 Tahun 2002 Tentang : Partai Politik
- UU No. 32 Tahun 2004 Tentang : Pemerintahan Daerah
- UU No. 12 Tahun 2003 Tentang : Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan tinggalkan Komentar anda